18 Oktober 2026 Semakin Dekat! Pelaku UMKM Kuliner Wajib Tahu Ketentuan Sertifikat Halal
Pelaku UMKM kuliner perlu mulai mempersiapkan sertifikat halal untuk produk makanan dan minuman yang dijual. Pasalnya, 18 Oktober 2026 menjadi tanggal penting dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia. Ketentuan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.
Bagi pelaku usaha yang menjual makanan, minuman, camilan, kue, hingga produk olahan rumahan, memahami aturan ini menjadi langkah penting agar usaha lebih siap menghadapi ketentuan yang berlaku. Lantas, siapa saja yang perlu mengurus sertifikat halal dan apa yang harus dipersiapkan?
Apa Itu Kewajiban Sertifikat Halal 18 Oktober 2026?
Sertifikat halal merupakan bukti bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan kehalalan sesuai dengan proses sertifikasi yang berlaku. Sertifikat ini diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan.
Mengacu pada ketentuan Jaminan Produk Halal, tahapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman milik pelaku usaha mikro dan kecil berlangsung hingga 17 Oktober 2026. Selanjutnya, kewajiban tersebut diterapkan mulai 18 Oktober 2026.
BPJPH juga menegaskan pada Oktober 2026 bahwa implementasi kebijakan wajib halal tetap berjalan sesuai jadwal. Pemerintah sedang menyiapkan ketentuan khusus untuk kondisi tertentu, terutama bagi UMK dan beberapa kategori produk. Oleh karena itu, pelaku usaha sebaiknya mengikuti informasi resmi terbaru agar memahami ketentuan yang sesuai dengan jenis usahanya. (Sumber: BPJPH)
Siapa Saja Pelaku UMKM Kuliner yang Perlu Memperhatikan Aturan Ini?
Kewajiban sertifikasi halal perlu diperhatikan oleh pelaku usaha yang memproduksi atau menjual produk makanan dan minuman. Contohnya meliputi:
- Usaha makanan rumahan, seperti katering, nasi kotak, dan lauk matang.
- Usaha minuman, seperti es teh, kopi, jus, dan minuman racikan.
- Produsen camilan, keripik, kerupuk, dan makanan ringan.
- Usaha roti, kue, jajanan pasar, dan makanan beku.
- Produsen makanan dan minuman kemasan.
- Usaha kuliner yang menjual produk melalui marketplace atau media sosial.
Jenis usaha di atas merupakan contoh yang perlu memperhatikan kewajiban sertifikasi halal. Persyaratan dan jalur pengajuannya dapat berbeda bergantung pada bahan yang digunakan, proses produksi, skala usaha, dan kategori produk.
Pelaku usaha juga perlu memahami bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal merupakan dua hal yang berbeda. NIB berfungsi sebagai identitas pelaku usaha, sedangkan sertifikat halal berkaitan dengan pemenuhan ketentuan kehalalan produk.
Apa Saja yang Perlu Disiapkan untuk Mengurus Sertifikat Halal?
Sebelum mengajukan sertifikat halal, pelaku UMKM kuliner sebaiknya mempersiapkan beberapa hal berikut.
1. Memiliki identitas dan legalitas usaha
Pelaku usaha perlu menyiapkan identitas pemilik usaha serta NIB sesuai ketentuan pengajuan. Jika belum memiliki NIB, pelaku usaha dapat mempelajari proses pendaftarannya melalui sistem OSS.
2. Menyiapkan daftar bahan yang digunakan
Catat seluruh bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan dalam produksi. Pastikan status kehalalan bahan dapat ditelusuri dan dokumen pendukungnya tersedia sesuai persyaratan.
3. Memastikan proses produksi sesuai ketentuan
Perhatikan proses pengolahan, penyimpanan, peralatan, dan kebersihan tempat produksi. Proses tersebut harus mendukung pemenuhan persyaratan halal dan mencegah kontaminasi dari bahan yang tidak memenuhi ketentuan.
4. Menyiapkan dokumen pendukung
Dokumen yang diperlukan dapat mencakup data usaha, daftar produk, daftar bahan, serta informasi proses produksi. Persyaratan tambahan bergantung pada jalur sertifikasi yang digunakan.
5. Memilih jalur pengajuan yang sesuai
Pelaku usaha dapat memeriksa apakah produknya memenuhi kriteria sertifikasi halal melalui jalur pernyataan pelaku usaha (self declare) atau harus melalui jalur reguler. Jalur self declare bukan berarti bebas persyaratan karena tetap memiliki kriteria dan tahapan verifikasi yang harus dipenuhi.
Apa Manfaat Sertifikat Halal bagi UMKM Kuliner?
Selain berkaitan dengan pemenuhan regulasi, sertifikat halal dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan bisnis. Konsumen dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai status halal produk, sementara pelaku usaha memiliki kesempatan untuk meningkatkan kepercayaan pasar.
Sertifikat halal juga dapat mendukung kesiapan usaha ketika ingin memperluas pemasaran, menjalin kerja sama dengan mitra bisnis, atau memasuki saluran penjualan yang memiliki persyaratan tertentu.
Dengan mempersiapkannya lebih awal, pelaku usaha memiliki waktu untuk mengevaluasi bahan, memperbaiki pencatatan produksi, dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan.
Jangan Menunggu Mendekati 18 Oktober 2026
Mengingat tanggal penerapan kewajiban halal semakin dekat, pelaku UMKM kuliner sebaiknya segera memeriksa status sertifikasi produknya. Jangan menunggu hingga mendekati tanggal tersebut untuk mulai mencari informasi dan melengkapi dokumen.
Untuk memastikan ketentuan yang berlaku, pelaku usaha dapat mengakses situs resmi BPJPH dan membaca regulasi terkait melalui PP Nomor 42 Tahun 2024.
Urus Legalitas Usaha Anda Bersama IZINaja.id
Belum memiliki NIB atau masih bingung mempersiapkan dokumen untuk pengajuan sertifikat halal? IZINaja.id siap membantu pelaku usaha memahami kebutuhan legalitas dan mempersiapkan proses pengurusan sesuai layanan yang tersedia.
Jangan biarkan urusan administrasi menghambat perkembangan bisnis kuliner Anda. Persiapkan legalitas usaha sejak sekarang agar bisnis lebih tertata dan siap berkembang.
Hubungi tim IZINaja.id melalui WhatsApp untuk mendapatkan informasi mengenai layanan legalitas usaha dan pengurusan sertifikat halal.
Yuk, kunjungi website kami untuk mengenal lebih dekat layanan IZINaja.id dan temukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.
🔗 Kunjungi sekarang: https://izinaja.id/